Beri Laporan Palsu ke Kim Jong-Un, 5 Pejabat Korut Dieksekusi

Kede Berita, Pyongyang - Otoritas Korea Utara (Korut) kembali mengeksekusi mati para pejabatnya. Sedikitnya lima pejabat keamanan Korut dieksekusi mati dengan senjata antipesawat.

Informasi itu diungkapkan oleh dua anggota parlemen Korea Selatan (Korsel) yang telah mendapat briefing dari Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS), seperti dilansir CNN, Rabu (1/3/2017). Tidak disebut lebih lanjut kapan eksekusi mati itu dilakukan. Dituturkan salah satu anggota parlemen Korsel Kim Byung-Kee kepada wartawan, para pejabat itu dieksekusi mati karena ketahuan memberikan laporan palsu kepada pemimpin Korut, Kim Jong-Un.

Identitas para pejabat yang dieksekusi mati tidak diketahui pasti. Namun Kim Byung-Kee menyebut, para pejabat itu berada di posisi setingkat wakil menteri dan pernah bekerja di bawah Kepala Kementerian Keamanan Negara Kim Won-Hong yang baru saja dipecat.

"Kim Won-Hong yang menjabat kepala keamanan negara, berstatus tahanan rumah setelah penyelidikan dilakukan dan lebih dari lima pejabat setingkat wakil menteri yang bekerja di bawahnya, telah dieksekusi mati dengan senjata antipesawat," tutur Kim Byung-Kee.

"Eksekusi mati para pejabat lainnya masih bisa terjadi, seiring penyelidikan masih terus berlanjut," imbuhnya.

Kementerian Keamanan Negara Korut secara efektif merupakan dinas intelijen negara komunis itu. Kementerian itu juga mengoperasikan kamp kerja paksa dan melakukan pengintaian domestik terhadap para pekerja dan warga Korut.

"Kementerian itu mengawasi dan memantau publik dan para pejabat partai (komunis). Terdeteksi bahwa laporan palsu diberikan kepada Kim Jong-Un. Kim Jong-Un marah atas temuan ini dan menempatkan Kim Won-Hong dalam status tahanan rumah dan memerintahkan eksekusi mati lima orang," terang anggota parlemen Korsel lainnya, Lee Cheol-Woo.

Tidak hanya itu, Kim Jong-Un juga memerintahkan pemindahan patung mendiang ayahnya, Kim Jong-Il, dari kompleks kementerian sebagai hukuman. "Kim Jong-Un memerintahkan pemindahkan patung Kim Jong-Il dari Kementerian Keamanan Negara karena mereka tidak pantas memiliki patung itu,"
sebut Lee Cheol-Woo.

Otoritas Korut selama ini membantah keberadaan kamp kerja paksa. Namun Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) menyatakan Kim Won-Hong mengarahkan dan mengatur setiap aktivitas di kamp kerja paksa itu, termasuk pemukulan, pemaksaan kelaparan, kekerasan seksual, aborsi paksa dan membunuh bayi yang baru lahir. Kementerian Keamanan Negara melapor langsung kepada Kim Jong-Un.

Post a Comment